KKP Bantu Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Kabupaten Batubara

Sektor perikanan dan kelautan saat ini terus mendapatkan perhatian secara nasional. Bahkan sektor ini dianggap sebagai tumpuan di masa depan, dan mampu mendongkrak taraf hidup masyarakat. Secara konkrit, melalui Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan terbitlah sebuah program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau biasa disebut PKN. Program ini secara efektif telah dilakukan sejak tahun 2011, dengan pencanangan kawasan PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu. Demikianlah yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, saat kunjungan kerja di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (23/2).

Dijelaskan, terdapat 8 kegiatan utama di dalam Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, yakni pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, tersedianya pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, bantuan langsung masyarakat berupa skema UMK dan KUR. Program lain yakni, pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage serta angkutan umum murah. Termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas Bank Rakyat. Program PKN akan berlangsung bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan. “Untuk Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, program ini dilaksanakan di PPI Desa Lalang,  PPI Tanjung Tiram, PPI Perupuk dan PPI Pangkalan Dodek,” ungkap Sharif.

Sharif mengatakan, untuk mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan di Kabupaten Batu Bara, KKP sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Khususnya yang sudah terealisasi antara lain, penyalurann BLM PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 26 KUB dengan nilai Rp 2,6 Milyar, pembangunan Kapal >30 GT sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 1,5 Milyar serta sarana pemasaran sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta. Bantuan lain berupa sarana sistem rantai dingin sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta. Bantuan juga berasal dari dana DAK Kabupaten Batu Bara, berupa pengadaan Kapal Motor 5 GT, pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan pondok jaga, pembangunan tempat tambat labuh serta mesin kapal pengawas. “Kami berharap seluruh bantuan dan fasilitas tentunya dapat bermanfaat dan memberikan hasil yang  sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara,” jelasnya.

Alokasi anggaran tahun 2013 ini, sambung Sharif, KKP akan mengalokasikan anggaran pusat sebesar Rp 2 milyar untuk program BLM PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 20 KUB dan BLM PUMP Perikanan Budidaya sebanyak 8 KUB dengan nilai Rp 520 juta. Disamping itu, bantuan sarana pemasaran sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta, pengadaan mesin pembuat es sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 1,27 Milyar serta pembuatan bangsal pengolahan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 450 juta. KKP juga membantu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 359 juta. “Sedangkan Anggaran DAK Kabupaten berupa penyediaan sarana percontohan budidaya rumput laut metode long line, kolam percontohan budidaya air tawar, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan garasi speed boat pengawas dengan nilai Rp 1,36 Milyar,” tambahnya.

Sinergi 3 Konsep

Menurut Sharif, KKP akan terus mendorong pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan yang ada di daerah yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produktivitas usaha. Program akan optimal melalui pengembangan dan modernisasi sistem produksi dan pemasaran yang  terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Dengan pendekatan industrialisasi diharapkan akan tercipta mata rantai usaha/industri perikanan dan kelautan nasional yang kuat dan kompetitif di tingkat global. “Tentunya semua program yang ada memberi dukungan terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja (pro job), kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (pro growth), serta turut andil dalam penanggulangan kemiskinan (pro poor),” paparnya.

Sharif menegaskan, sejalan dengan proses industrialisasi perikanan dan kelautan, mulai tahun ini akan dilaksanakan konsep baru dalam tatanan pembangunan kelautan dan perikanan yakni konsep blue economy. Konsep ini secara garis besar akan menjadi koridor agar pembangunan yang kita lakukan tetap menjadi prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan sumber daya (pro environment). Adapun prinsip konsep pembangunan blue economy antara lain efisien dalam menggunakan sumber daya alam, nir-limbah (zero waste), serta menciptakan inklusivitas sosial. ”Prinsip lain adalah mampu menciptakan lapangan kerja, penerapan sistem daur produksi yang berkelanjutan dan mengembangkan inovasi serta adaptasi teknologi,” jelasnya.

Sharif menjelaskan, terdapat korelasi antara pengarusutamaan industrialisasi dengan konsep blue economy terhadap program minapolitan yang selama ini telah banyak diimplementasikan oleh daerah. Secara prinsip ketiga konsep pendekatan pembangunan ini adalah selaras, saling terkait dan saling menguatkan. Jika minapolitan diibaratkan sebuah kendaraan yang akan membawa kita melaju dengan cepat maka industrialisasi adalah mesin dengan teknologi akselerasi terkini dan “blue economy” adalah teknologi hybrid yang akan membuat konsumsi BBM menjadi lebih irit dan ramah lingkungan. Implementasi dari konsep-konsep tentunya akan dituangkan secara khusus sebuah cetak biru dan peta jalan yang akan menjadi acuan secara nasional bagi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bagi kelautan dan perikanan di Indonesia. “Selanjutnya diharapkan secara horizontal dan vertikal seluruh stakeholder kelautan dan perikanan baik di pusat maupun di daerah dapat menterjemahkan cetak biru ini ke dalam rencana aksi yang nyata, fokus dan saling bersinergi,” tandas Sharif.

Sumber : KKP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *